Lapar Mengincar Kalbar

By    

By: Alexander Mering

Di suatu siang yang gerimis, awal Desember lalu sebuah mobil kijang kapsul metalik melaju melewati hamparan sawah di Kecamatan Anjungan menuju rumah panjang Sahapm di Kabupaten Landak.
Verena, mahasiswi Bonn University, Jerman yang sedang magang di Borneo Tribune tampak agak capek.  Dia duduk lemas di samping jendela, sedangkan aku duduk di tengah-tengah,  terjepit antara Dr. Aria Jalil dan Verena. Aria adalah mantan Atase Kebudayaan Indonesia untuk Australia.  Kami berteman sejak tahun 2007. Melihat sawah yang menjadi kelabu di kiri kanan jalan,  kami pun terlibat pembicaraan soal petani.
“Kalau mau makmur, muliakanlah petani”
“Mengapa bang Aria?”
“Karena pembeli sesungguhnya adalah para petani, terutama di Indonesia. Kalau petaninya makmur, maka daya beli pasti bagus. ”
Dari laci ingatanku, terngiang lagi vocal Kaka Slank yang serak, melantunkan lagu berjudul Pak Tani yang popular era 90-an.
“Sang kancil curi laser disc nya pak tani/Pak tani lupa pasang alarm/Untung TV warnanya gak hilang/Untung mobil BMW nya gak dibawa ….”
Sindiran Kaka benar. Aria juga benar. Indonesia yang penduduk terbesar ke-4 di dunia, sebagian besar adalah petani. Kalau mereka makmur, apa saja bisa mereka beli. Ironisnya para petani di Indonesia justru dirampok, dijadikan objek hingga tak memiliki apa pun lagi. Lucunya Indonesia masih saja berani mengklaim dirinya sebagai negara agraris. Negara yang seharusnya  melindungi,  pada praktiknya malah menelikungi petaninya sendiri dan berselingkuh dengan kapitalis .  
Kalau anda tak percaya hitung saja sendiri berapa sih regulasi pemerintah Indonesia yang berpihak kepada petani di negeri ini?
Di kursi depan, Prof. George Quinn batuk-batuk. Mungkin karena cuaca buruk. Dia ikut nimbrung obrolan kami.  Guru besar Australian National University (ANU)  itu lantas menceritakan bagaimana pemerintah Australia mengelola pertanian di tanahnya yang sangat terbatas. Dialah yang paling penasaran ingin melihat Rumah Betang Sahapm.
Aku terkesima. Tapi bagi   H. Nur Iskandar—yang sedang menyetir  mobil—kisah George tadi tentu bukan cerita baru. Dia baru saja pulang dari negeri kangguru itu, untuk program fellowship Asia Pacific Journalism Centre. Nur Iskandar adalah pendiri dan dirketur  PT. Borneo Tribune Press, penerbit koran Borneo Tribune.
Gerimis berubah menjadi hujan.  Kaca jendela seperti diparut-parut dan berkabut. Verena tampaknya sudah terlelap. Kami terdiam  sejenak memikirkan apa yang baru saja kami perbincangkan. Mobil baru separuh jalan, karena rumah betang terakhir Dayak Salako itu masih jauh di depan.
Aku tak mengerti bagaimana Provinsi Kalimantan Barat mempersiapkan diri menghadapi krisis pangan. Dengan luas sekitar 146.807 km²  atau 7,53%  dari  total luas Indonesia, seharusnya Kalimantan Barat tidak kekurangan beras untuk saat ini, walau dunia sedang menuju jurang krisis pangan global akibat kutukan biologis manusia. Karena Kalbar juga provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, tapi Desember 2010 saja konon Kalbar mengimpor sekitar 250 ribu ton beras untuk warganya. Masih ada 1.866 desa miskin di Kalbar. Anehnya, tak ada yang benar-benar peduli.
Bahkan pemerintah yang seharusnya memberikan human security kepada para petani terus saja menggeber ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan alasan pembangunan.  Ini diperparah lagi oleh Instruksi presiden No. 01 Tahun 2006  yang ambisius tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel).  
Hutan  dan juga lahan pertanian Kalbar disulap menjadi ladang sawit bersekala raksasa.  Lembaga Pengkajian Arus Informasi Regional-LPS-AIR,  memperikarakan hingga pertengan Juli 2009 lalu,  lahan yang dikonversi  tak kurang dari 4.762.274 hektar, atau  hampir sepertiga  wilayah Kalbar.  
Kami masih diam. Hanya suara wiper mobil yang berdenyit-denyit menghapus air di kaca.  Ada yang salah dengan negeri ini.  Tapi entah bagaimana memperbaikinya. Karena sejak jaman raja-raja berkuasa di nusantara hingga era face book, para petani di Indonesia belum pernah dimuliakan dan  cuma dijadikan objek ke kuasaan. Mereka baru dilibatkan saat pemilu saja.   
Aku teringat pertemuanku dengan Presiden Petani di Mindanao, Philipina Selatan, beberapa tahun lalu.  Mereka punya  Bayanihan Siembradores, yaitu organisasi petani yang memiliki  misi  food security serta mempertahankan kedaulatan pangan rakyat, yang merupakan tandingan terhadap kebijakan pangan neoliberal.
“Kita disini beras dari luar, buah dari luar, padahal harganya mahal,” kata Nur Iskandar memecah suasana. Aku memalingkan wajah dari jendela.
Wajar saja kalau pejabat yang baru pulang Haji dari Tanah Suci 2010 bilang, musim haji tahun ini jarang ditemukan haji  dari kalangan petani Kalbar.  Kalau pun ada, mereka adalah petani  yang menjual kaplingnya.  
Krisis pangan, ibarat kodok  direndam dalam kawah yang airnya di panaskan. Kita tak serta merta sadar sedang berada dalam ancaman, karena krisis pangan global memang tidak terjadi dalam semalam.
Tapi tahun 1798, Thomas Robert Malthus dalam Essay on the principle of population mengingatkan kita kalau pertumbuhan populasi jauh lebih besar dari kemampuan bumi menghasilkan makanan.  ‘Kutukan’ Malthus yang diolok-olok para pendukung revolusi hijau, rupanya tak terhindarkan.  Dalam 10 tahun terakhir dunia telah mengkonsumsi pangan lebih banyak dari pada yang mampu dihasilkannya. Harga pangan dunia yang melambung berlipat ganda. Nah, bagaimana skenario kebijakan pertaniannya Kalbar ke depan?
Hujan sudah reda.  Mobil yang kami tumpangi melambat di halaman, dekat mulut tangga rumah Betang Sahapm. Rumah betang ini  adalah benteng terakhir  kebudayaan generasi pengayau dan peladang Dayak Salako di Kalimantan Barat.