by: A. Alexander MeringMata Banyan berkaca-kaca. Koran di tangan disobek-sobek jadi seribu serpihan. Tergiang pesann ayah dan kakeknya di kampung, bahwa kalau selesai kuliah dia harus menjadi Pegawai Negeri Sipil (CPNS). CPNS, agar hidup terjamin dan dapat uang pensiun kelak.
Entah berapa banyak otak generasi di pulau terbesar ke 3 di Dunia yang sudah ‘terdoktrin’ bahwa jika tidak jadi PNS dianggap tidak bekerja? Seolah, jika tak menjadi PNS, berakhirlah semuanya. Padahal Banyak sudah membayangkan jika dia menjadi PNS kelak, ia sudah bisa ngredit sepeda motor, merencanakan perkawinannya dengan anak Mantan Camat di kampungnya. Apalagi dia Sarjana! Dia sudah berhitung, dalam hitungan beberapa tahun ke depan, dia bakal jadi kepala dinas, berhubung Kabupaten Pemekaran Baru. Terbayang-fasilitas yang diberikan Negara, mobil dinas, SPPD, fee kiri-kanan dan seterusnya dan seterusnya.
Jadi jangan heran kalau puluhan ribu orang, dari dan luar Kalbar menyerbu untuk melamar. Luar biasa!
Di Britania Raya, pegawai negeri - tergabung ke dalam apa yang disebut British Civil Service (Layanan Sipil Inggris). Mereka adalah pekerja yang direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian, dan tidak termasuk mereka yang ditunjuk menduduki jabatan tertentu. Mereka harus netral. Di negeri paman Sam, US, PNS adalah "segala posisi yang ditunjuk pada cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif Pemerintah Amerika Serikat, kecuali posisi-posisi tertentu dalam uniformed services.
Awal abad ke-19, berdasarkan spoils system, semua birokrat tergantung pada politisi yang terpilih dalam pemilu. Hal tersebut diubah dalam Undang-undang Reformasi Pegawai Negeri Pendleton tahun 1883, dan saat ini seluruh pegawai negeri di AS ditunjuk dan direkrut berdasarkan keahliannya, meski pada pegawai negeri tertentu seperti kepala misi diplomatik dan agen-agen eksekutif diisi oleh orang-orang yang ditunjuk secara politis.
Di Perancis, PNS adalah pekerja karir. Meski menteri memiliki wewenang yang cukup besar untuk menunjuk posisi-posisi senior berdasarkan simpati politis.
Di Jerman, dibedakan secara jelas antara jabatan politik dan jabatan karir. Pada kebanyakan negara, anggota angkatan bersenjata misalnya, tidak dikelompokkan sebagai pegawai negeri.
Di Indonesia, Pegawai Negeri terdiri atas PNS, TNI, dan Polri dengann sistem karir. Mereka digaji dengan duit APBN dan APBD. Baik yang sungguh-sungguh bekerja maupun yang nongkrong di warung kopi. Baik yang rajin masuk kantor atau yang kerap molor. Menjadi PNS di negeri ini, seakan sebuah magnit. Anda bisa bayangkan berapa kocek Negara tebengkas untuk semua PNS di Negara ini. Belum lagi sistem yang semerawut menambah rumitnya masalah PNS di negara kita. Tahun 2006 saja Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi, mengatakan negara merugi sekitar Rp 130 miliar setiap bulannya akibat semrawutnya data PNS. Agustus 2008, lagi Menpan mengakui terjadi perbedaan data PNS antara BKN, Depkeu, dan Askes. Di sejumlah Kabupaten di Kalbar, pengumuman penerimaan CPNS menuai protes. Melihat fenomena ini mata awam pun sudah dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik drama penermiaan CPNS di Kalbar. Walau para pejabat yang berwenang sudah memberi penjelasan tetapi tetap saja kita tahu bahwa tidak akan pernah ada asap jika tak ada api. Jika sistem rekrutment saja carut-marut, bagaimana output yang dihasilkannya nanti? Seharusnya pemerintah membenahi dulu sistem supaya kantong negara tak dibolongi terus-menerus mendengan cara-cara legal maupun ilegal. (publish in Borneo Tribune, 9 Januari 2009).
Text Foto: Protes. Para pelamar CPNS yang kecewa melakukan demonstrasi di Kabupaten Kubu Raya. FOTO Hanoto.
