Negeri Pengemis

Oleh: A. Alexander Mering

Di bawah gerimis, pukul 6 sore—tepat di perempatan lampu Jalan A. Yani-Kota Baru—seorang bocah perempuan dengan caping lusuh menghampiriku. Umurnya baru sekitar 3,6 tahun. Dia mendongakan kepala tanpa sedikit pun bicara, hanya menadahkan tangan dengan mata mendelik lucu yang sekaligus membuatku ngilu.
Anting-anting dan gelangnya bergemerincing, menyisakan perasaan sunyi yang panjang di antara teriakan orang-orang dan juga suara kenalpot kendaraan.

Aku jadi teringat cerita silat Panji Tengkorak dan Partai Pengemis yang ditulis oleh Hans Jaladara tahun 70-an. Aku teringat bahwa mengemis dalam kisah itu bukan sekadar untuk mencari nafkah, bukan karena kemiskinan, bukan karena mereka duafa. Tetapi karena mengemis adalah sebuah profesi, sebuah idiologi dan pilihan hidup sekaligus strategi untuk mencapai tujuan.
Tapi kita tidak sedang bicara bagaimana Panji Tengkorak menyeret-nyeret keranda orang mati sampai ke Pulau Awan Hijau, tetapi kita sedang melihat bagaimana negara kita tengah mendidik anak negerinya menjadi pengemis yang sesungguhnya, dan bukannya menjadi entrepreneurship yang berjaya, seperti negara-negara maju di dunia.
Buktinya, walau sudah lebih dari separuh abad merdeka, tiap kali penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), berjubel-jubel warga kita berebut mendafarkan diri. Tiap kali terjadi deportasi, ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terusir dari Malaysia. Soal utang, kita jagonya. Coba lihat hutang Indonesia pada Word Bank, betepek-tepek. Bahkan sampai Februari 2009 lalu masih ada Rp 1.667 triliun atau setara dengan 65,72 juta dolar AS. Banyak lagi fakta yang membuktikan kalau negara kita tidak ngeh untuk mempersiapkan warga negaranya dengan baik untuk bersaing di planet bumi ini. Artinya sistem pendidikan di negara kita tidak membuat warga negaranya berdikari, tetapi justru menciptakan warga negara yang bermental kuli. Manusia yang banyak berdiam di seantero pulau dalam naungan NKRI ini, sangat sedikit yang berfikir sekreatif Poetra Sampoerna. Atau sekaya Eka Tjipta, misalnya atawa sepakar Hermawan Kartajaya.
Sungguh ironis sekali manusia yang berjumlah 231 juta orang di negeri ini, kalah dengan warga negara Singapura yang seupil, dengan kualifikasi dan mental bisnis yang sangat bagus.
Hal mana, kebijakan dan sistem pendidikan yang dijalankan negara sangatlah menentukan kualitas dari warga negaranya. Mantan atase Kebudayaan Indonesia' untuk Australia—yang juga putra Sekadem, Kabupaten Sambas—Dr. Arya Jalil berkata kepada saya, “jika negara tidak berkembang bahkan sangsot, pasti ada yang salah pada sistem pendidikanya.”
Ketika lampu merah berganti hijau, aku masih sempat tercenung beberapa detik. Bocah itu sudah lama pergi. Dia niscaya tidak tahu apa-apa tentang sistem pendididikan di negeri ini, ia tidak tahu apa-apa soal kasus bank Century yang berbulan-bulan diributkan di TV, ia tidak tahu akan dibawa kemana nasib negeri ini kelak, ia terus saja mengemis meski ia bukan anggota kaipang. Ia mengemis bukan karena ingin mengemis seperti yang dilakukan para anggota partai pengemis. Ia mengemis karena hanya itu yang ada, hanya itu yang ia ketahui dari lingkunganya, dari orang tuanya yang tak pernah sekolah bisnis.
Di antara lampu-lampu jalan, aku melaju menerobos gerimis. Masih dengan perasaan rawan, kisah partai pengemis bermain lagi di ingatan. Jika para penguasa di negeri ini cuma sibuk mengurus kekuasaan dan bukannya pendidikan anak negerinya, niscaya suatu saat Indonesia hanya akan menjadi pendekar yang sibuk menyeret-nyeret kerandanya sendiri di bawah gerimis.
(publish in Borneo Tribune, February, 8, 2010)